Memuat...

  • 18 Apr, 2026

Bahtiar Rifai : "Angaran Pendidikan Tak Bisa di Otak Atik Lagi!"

Bahtiar Rifai : "Angaran Pendidikan Tak Bisa di Otak Atik Lagi!"

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiar Rifai ketika diwawancara, Foto: Maharani Aulia Rahmawati

Surabaya - Program efisiensi dana nasional yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2025 kembali menjadi perhatian masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiar Rifai, memberikan pandangannya terkait kebijakan tersebut di kantor DPRD Surabaya, Rabu (19/2/2025).


Bahtiar menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan perintah presiden yang awalnya ditujukan untuk kementerian di pusat, namun kemudian dirasa perlu diterapkan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten, terutama untuk hal-hal yang dianggap tidak penting atau dapat diefisiensi.    


Dia menekankan bahwa 12 pos anggaran mengalami penyesuaian, meliputi alat tulis kantor, ceremonial, perjalanan dinas, studi banding, seminar, FGD, kajian dan analisa, percetakan, souvenir, sewa gedung, sewa kendaraan, dan sewa peralatan.


"Terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat tidak bisa kita otak-atik lagi," tegas Alumnus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini.    


Bahtiar juga menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas antara pemerintah dan publik, menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa kota besar di Indonesia terkait kebijakan efisiensi.    


"Negara kita adalah negara demokrasi, jadi wajar jika ada teman-teman mahasiswa yang melakukan demonstrasi terkait dengan kebijakan pendidikan yang katanya dipangkas. Gerakan ini mewakili suara masyarakat yang diwakili oleh Mahasiswa," ujar Bahtiar.    


Ia melihat kemungkinan adanya miss informasi terkait kebijakan efisiensi yang menyebabkan aksi demonstrasi tersebut.    


"Di semua kementerian pasti ada efisiensi, termasuk dengan Kementerian Pendidikan, tapi fokusnya pada 12 item itu tadi. Terkait beasiswa dan hal lainnya tidak akan diotak-atik lagi," tegasnya.


Bahtiar berharap, dengan adanya dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan efisiensi dana nasional dapat berjalan sesuai dengan tujuannya tanpa mengorbankan kepentingan publik.

"Saat ini, pemerintah pusat sedang merumuskan berbagai strategi untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal," pungkas Bahtiar.  (Ran)  


AKTUAL, SALAM PRODUKTIF !!  

Editor: Ardian Reza Pahlevi